Dasar Hukum

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D RAJA AMPAT

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negera Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang Undang (Lembaran Negera Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Raja Ampat;
  17. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 139 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat (yang diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 87 Tahun 2013)